saranginews.com – Batavia – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menanggapi pernyataan Ombudsman yang menyebut pemilu CASN 2024 sebaiknya ditunda untuk mencegah pemilu politik di Pilkada 2024. Pemilu
Menteri Anas mengatakan pemilu CASN 2024 tidak bisa ditunda, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca Juga: ORI Berencana Perpanjang Pemilu CASN Hingga Pemilu Kompetisi Wilayah 2014, Ini Jawaban Junimart
Dia menjelaskan, berdasarkan undang-undang tersebut, seluruh proses pemilu CASN 2024 harus selesai paling lambat Desember 2024.
Mantan penguasa Banyuwangi itu menambahkan keputusan itu dengan persetujuan Komisi II DPR RI.
Baca Juga: Pendaftaran CPNS & PPPK 2024 Terbaru dari Menteri Anas, Penting!
“Dari segi regulasi tidak mungkin ditunda,” kata Menteri Anas, Jumat (3/5) dalam konferensi pers Badan Pembinaan ASN 2024 di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kmenkominfo), Batavia.
Ia mengatakan, proses politik pemilu CASN yang sedang berlangsung tidak relevan. Selain itu, ia menambahkan, proses seleksi CASN sangat menghargai transparansi dan akuntabilitas.
Baca Juga: Menteri Anas 3 Janji Ditunggu Demi Kehormatan dan PPPK, Bukan Kembali Est
Pasalnya, kata Anas, proses seleksi dilakukan secara ketat sehingga setiap pemateri yang ikut serta diberikan dua mesin pemindai wajah.
Ditambahkan Anas, hasil tes seleksi peserta akan langsung terlihat di sistem seluruh penonton.
Dengan demikian, seleksi CASN juga dipastikan tidak bisa diserahkan kepada peserta.
“Hanya anak Kepala BKN yang menyiapkan soal, mengikuti ujian sebanyak dua kali, dan banyak juga putra pimpinan yang menyiapkan soal yang tidak diterima,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Ombudsman RI Mohammad Najih menyarankan agar Pilkada CASN 2024 ditunda hingga usai Pilkada Serentak 2024 pada 27 November.
Najih berharap Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan pihak terkait bisa mendiskusikan usulan Ombudsman RI.
Menurut dia, kecepatan pemilu pada Pilkada 2024 menjadi perhatian untuk menjadi bagian dari janji-janji politik.
Sementara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan 1,28 juta rekrutan untuk pelatihan CASN 2024, meliputi 75 kementerian dan lembaga dengan 427.850 pelatihan, serta 524 pemerintah daerah dengan 862.174 pelatihan.
Jumlah penciptaan 1,28 juta ASN nasional harus memenuhi kebutuhan 2,3 juta orang di jajarannya. (jarak/jpnn)
