saranginews.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyelidiki penjual yang diduga memperoleh keuntungan ilegal dalam kasus pembelian gedung kantor DPR. Situasi itu mencuat usai peninjauan kasus ini oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar pada Rabu (15/5).
“Saksi hadir dan membenarkan hubungan antara kedudukan dan tugas saksi sebagai Sekretaris Jenderal DPR RI. Termasuk juga pembuktian dugaan adanya vendor di DPR yang mengambil keuntungan ilegal dari pembelian barang dan jasa.” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (16/5).
BACA JUGA: Rumah mewah SYL di Makassar disita KPK
Sementara Indra Iskandar yang diperiksa penyidik KPK enggan menceritakan kejadian yang menimpanya. Dia hanya berharap penyidik bisa menangani kasus ini secara profesional.
Berbicara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (15/5), Indra mengatakan, “Sebagai warga negara yang baik, saya memenuhi panggilan pemeriksa KPK hari ini. Saya yakin pemeriksa KPK akan bekerja secara profesional.”
BACA JUGA: Perkembangan Kasus Proyek Fiktif di Amarta Karya, KPK Tangkap 2 Tersangka Muda
Indra belum mau membeberkan inti materi dalam ulasannya. Indra memilih awak media untuk menanyakan langsung hasil penyidikan kepada penyidik.
Tanya ke penyidik ya, saya belum bisa mendalami inti kejadiannya, tanya ke penyidik, saya sudah sampaikan intisarinya, ujarnya.
BACA JUGA: KPK Minta Pengusaha Travel Fuad Hasan Kooperatif Saat Soal Hukum
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami pembelian peralatan kantor DPR dengan nilai proyek sekitar Rp 120 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga korupsi ini merugikan negara puluhan miliar rupee.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktorat Jenderal Pengelolaan Migrasi tidak meninggalkan negara untuk 7 orang tersebut dalam lingkup penyidikan kejadian ini. Berdasarkan informasi yang diperoleh, ketujuh orang yang dilarang bepergian ke luar negeri tersebut adalah Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar dan Kepala Bagian Pengelola Rumjab DPR Hiphi Hidupati.
Direktur Utama PT Daya Indah Demokrata Tanti Nugroho, Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada Juanda Hasurungan Sidabutar, Direktur Operasi Produksi PT Avantgarde Kibun Roni, Project Manager PT Integra Indocabinet Andrias Catur Prasetya dan pihak swasta lainnya bernama Edwin Budi.
KPK juga menggeledah banyak tempat, termasuk gedung Sekretariat Jenderal DPR di kompleks parlemen Senayan. (tan/jpnn)
BACA PASAL LAINNYA… Sekjen DPR Ikut Investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi soal Korupsi di DPRD
