saranginews.com, YOGYAkarTA – Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP) mengikuti jejak Nahdlatul Ulama (NU) dalam menerima izin pertambangan (IUP).
Keputusan itu diumumkan setelah PP Muhammadiyah menggelar rapat nasional di Universitas Aisyiyah Yogyakarta pada 27-28 Juli 2024.
Baca Juga: Website Reuni Nasional PP Muhammadiyah Dikunjungi Pengunjuk Rasa
Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, kepemimpinan saya merupakan orang baru di daerahnya.
Meski demikian, dia meyakinkan, Muhammadiyah tidak akan ragu untuk belajar.
Baca juga: Ulasan Reza soal Kasus Vina Usai Widi & Mega Sadarkan Kisruh di Polri
“Kita punya banyak kader yang bekerja di industri pertambangan, pekerja pertambangan, apalagi kita punya tenaga ahli pertambangan,” kata Haedar, Minggu (28/7).
Pria 66 tahun itu menegaskan, pihaknya siap menyerahkan IUP jika ada hasil negatif dari tambang tersebut.
Baca juga: Jokowi akan berkantor di IKN Senin depan
“Jika kita melihat kepemimpinan saya membuahkan hasil yang negatif, artinya banyak dampak negatifnya terhadap lingkungan hidup, masyarakat, lingkungan hidup, dan aspek lainnya, maka Muhammadiyah juga akan menyetujui pemberian IUP tersebut.”
Menurut dia, hasil kegiatan Muhammadiyah akan diwujudkan dalam bentuk proyek pemberdayaan masyarakat seperti pembangunan sekolah dan rumah sakit di daerah terpencil. (mcr25 / jpnn) Video terpopuler hari ini:
