Ujian Nasional Kembali Digelar? Pakar Pendidikan Komentar Begini

saranginews.com – JAKARTA – Pakar Pendidikan Universitas Islam Negeri, KH Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto, Profesor Fauzi angkat bicara soal kemungkinan kembalinya ujian nasional bagi siswa yang dibatalkan. menyatakan institusi pendidikan tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian, ia menilai hal tersebut wajar, yakni.

BACA: Peduli Kenegaraan, Forum 2045 dan Guru Gelar Simposium Nasional

“Melihat perkembangan bidang pendidikan, sudah saatnya kebijakan ini harus dievaluasi secara pasti. Sebelumnya, kebijakan peniadaan UN juga didasarkan pada hasil kajian dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan, salah satunya adalah Ujian Nasional,” kata Tarbiah, Selasa (5/11) kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FTIK) UIN Saizu di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah.

Saat itu, kata dia, UN merupakan alat untuk menciptakan budaya pendidikan instan, sehingga seluruh kegiatan pembelajaran terfokus pada nilai UN, dan akhirnya siswa dan guru mempelajari soal-soal ujian secara mendalam.

BACA JUGA: Kuota PPDB SMA/SMK Jateng Meningkat, Pakar Pendidikan Apresiasi

Dengan demikian, pendidikan direduksi menjadi pengalaman yang sangat praktis dan pragmatis hanya untuk mencapai nilai Ujian Nasional sehingga proses pendidikan menjadi tidak bermakna dalam pembentukan manusia karena lebih terfokus pada pencapaian nilai.

“Belajar atau belajar di sekolah atau lembaga pendidikan hanya menjadi formalitas belaka, sehingga anak-anak lebih banyak bimbingan belajar, mengikuti kursus, ujian, mengerjakan soal-soal dibandingkan pendidikan bermakna,” tuturnya.

BACA: Tonton Taufiq Rahman Sebut UN Akan Online dan Ada Hadiahnya

Keadaan inilah yang diyakini menjadi alasan peniadaan UN dalam semangat pendidikan yang lebih berorientasi pada proses dan hasil demi terbentuknya pribadi berkepribadian lebih bermakna sebagai pribadi terpelajar.

Namun, setelah bertahun-tahun, restrukturisasi PBB perlu dicermati dengan cermat.

“Saya kira saat ini, karena tidak ada Ujian Nasional, maka realitas yang menghambat motivasi belajar anak menjadi kurang fokus. Kesempatan orang tua dan pendidik untuk mendorong dan menciptakan lingkungan belajar yang olah raga, serius dan menantang semakin berkurang. katanya.

Ia mengatakan ini adalah kenyataan yang sering ia keluhkan karena anak-anak mungkin mengira semuanya akan naik level dan berakhir.

Selain itu, standarisasi pendidikan harus jelas dan salah satu sarana pelaksanaannya adalah penilaian, ujian atau evaluasi, sehingga peserta didik dapat mengetahui mutu pendidikan dan hasil belajar yang diperoleh.

Oleh karena itu, pembicaraan mengenai restrukturisasi PBB harus dilakukan dengan analisa yang komprehensif, komprehensif dan rencana yang jelas, agar kebijakan tidak berubah lagi secara tiba-tiba.

Ketika penyelidikan menyimpulkan bahwa PBB adalah salah satu alat yang harus dipulihkan, maka diharapkan PBB tidak akan dipulihkan.

Hal ini menciptakan budaya pembelajaran negatif, dan seperti yang ditakutkan banyak pihak, terciptalah kebijakan eliminasi.

“Pada dasarnya revisi kebijakan penilaian bukanlah hal yang tabu dalam dunia pendidikan. Namun setiap perubahan harus diimbangi dengan perbaikan di segala bidang,” ujarnya.

Profesor Fauzi juga mengatakan, ketika PBB kembali dibentuk, pemerintah harus benar-benar memantau ketersediaan dan pemenuhan standar pendidikan umum.

Misalnya standarisasi guru, karena akan ada kesatuan dengan UN, maka standarisasi guru harus benar-benar diperkuat.

Standardisasi guru mencakup kualitas, pendidikan, pelatihan, dan kesejahteraan guru. Sebab kalau masyarakat yang ikut proses dengan syarat obyektif dan karakter bangsa yang sama, tidak mempunyai pola khas yang sama, maka hasilnya tidak akan positif, kesenjangan akan tetap ada.

Faktanya, kesenjangan kualitas pendidikan yang masih terjadi pada pekerjaan rumah saat ini adalah antara sekolah negeri dan swasta, antara sekolah swasta, dan antara sekolah perkotaan dan sekolah pedesaan.

“Mengingat ujian nasional merupakan sistem penilaian nasional yang memerlukan prasyarat yang sama dalam hal pemerataan mutu, maka pemerataan mutu pendidikan juga harus diperhatikan dalam ujian rencana mengikuti ujian nasional kembali,” kata profesor itu. . . Fauzi (Antara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAGI… Siswi lepas bra jelang Ujian Nasional, orang tua geram, polisi ikut campur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *