saranginews.com, JAKARTA – Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendukung partisipasi generasi muda dalam pembangunan dan hendaknya bisa memanfaatkan manfaat gotong royong, cinta tanah air, persatuan dan kekeluargaan.
Hal itu diungkapkannya saat membuka debat online bertema Janji Pemuda 2024: Peran Pemuda dalam Pembangunan Wilayah Papua Selatan yang digelar Forum Debat Denpasar 12, Rabu (23/10).
BACA JUGA: Soroti Soal Kekerasan di Lingkungan Pendidikan, Lestari Moerdijat mengatakan demikian
“Lanskap permasalahan dunia yang semakin kompleks saat ini mendorong kita untuk melihat kembali pentingnya perjuangan pemuda ketika Liga Pemuda didirikan diluncurkan pada tahun 1928. Pemuda pemuda harus berperan penting dalam mencapai kebebasan,” kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya. pesannya, Rabu (23/10).
Menurut Lestari, peran penting generasi muda dalam proses pembangunan adalah untuk menjawab tantangan yang semakin besar saat ini.
BACA LEBIH BANYAK: Lestari Moerdijat mengatakan pembangunan perkotaan harus membuahkan hasil
Generasi muda juga harus memainkan peran penting di daerah, seperti di Papua Selatan.
“Sehingga kebijakan-kebijakan yang dikembangkan pemerintah harus mampu melibatkan masyarakat seluas-luasnya,” kata Rerie yang berpengetahuan luas.
Anggota Komisi
Diharapkan para mitra di tingkat pusat dan daerah dapat membuat kebijakan yang mampu mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga proses pembangunan dapat dilakukan secara efektif demi kesehatan masyarakat di daerah dan Indonesia. masyarakat. berukuran.
Sebagai informasi, banyak pembicara yang hadir dalam debat bersama Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Presiden MPR), seperti Sulaeman L. Hamzah (Anggota DPR), Frederika Korain (Staf Perempuan Papua), Rinaldo Aldi K . (Ketua PMII Merauke).
Presiden PMKRI Merauke Kristianus Samkakai menilai ada konflik antara pemerintah dan masyarakat adat terkait pembangunan di Kabupaten Marauke, Papua Selatan.
“Harus ada komunikasi, apalagi pembangunannya dilakukan di tanah asli,” kata Kristianus.
Ia menjelaskan, masyarakat adat harus dihormati.
Namun, kata Kristianus, sejauh ini negara belum memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat.
Kristianus, yang kini berada di Papua Selatan, mengatakan masyarakat adat kehilangan nyawa karena pembangunan besar-besaran yang berujung konflik.
Kristianus mengatakan “Negara harus hadir untuk mengatasi penyakit ini. “
Sementara itu, Presiden KAMMI Merauke Ilham Afandi Wahid menilai pembangunan setidaknya memiliki dua aspek, yakni infrastruktur dan pembangunan manusia (SDM).
Pembangunan di Papua Selatan, tambah Ilham, memerlukan keseimbangan antara infrastruktur dan sumber daya manusia.
“Kalau kita punya uang, kita bisa membangun infrastruktur dengan mudah. Namun, dengan masyarakat miskin, sulit memiliki modal untuk berharap sukses,” jelas Ilham.
Menurut Ilham, luasnya wilayah Papua harus diimbangi dengan semangat baik dalam mengelolanya.
Aktivis perempuan Papua Frederika Korain menunjukkan program kesejahteraan nasional (PSN) di Marauke berdampak pada masyarakat adat.
“Pembangunan dilakukan seolah-olah tanah Papua tidak berpenghuni. Harusnya ada komunikasi dulu, agar tidak terjadi konflik di kemudian hari,” ujarnya.
Menurut Frederika, teori pembangunan pemerintah pusat di Papua Selatan patut dikritisi.
Ketua HMI Merauke Fio Pani Siregar menilai banyak proyek nasional yang gagal di masa lalu harus berhati-hati untuk melaksanakan proyek yang sama kali ini.
Selain itu, Fio menjelaskan, setiap kegagalan proyek negara mengakibatkan kerusakan hutan dan lingkungan yang berdampak pada kehidupan masyarakat adat.
Presiden GMNI Merauke Rinaldo Aldi K. Makalau berpendapat bahwa pemuda harus memainkan peran penting dalam membawa perubahan dan pembangunan di sektor ini.
Anggota DPR RI Sulaeman L. Hamzah dalam perjuangannya menjadi wakil masyarakat Papua mengatakan permasalahan yang muncul terkait dengan masyarakat adat.
Sulaeman berharap respon pemerintah daerah terhadap kebijakan pemerintah federal melalui berbagai peraturan daerah dapat dipercepat.
Khusus Papua Selatan, kata Sulaeman, hingga saat ini peran kepala daerah dalam menghadapi kebijakan pemerintah pusat dinilai setengah hati.
“Komunikasi dengan masyarakat adat dalam setiap proses pembangunan harus ditingkatkan untuk meningkatkan jalan menuju masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Sulaeman juga mendorong partisipasi generasi muda di Papua Selatan untuk lebih aktif dalam segala proses pembangunan.
Menanggapi hal tersebut, jurnalis senior Saur Hutabarat menilai tidak akan ada kemajuan pembangunan tanpa pendidikan yang lebih baik.
“Maka perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan,” kata Saur.
Ia mengatakan, Dana Hibah Khusus (DAK), misalnya, harusnya ditujukan untuk meningkatkan pendidikan di daerah. (mrk/jpnn)