Ganjar Kecam Pengerahan Kades Mendukung Paslon di Pilgub Jateng

saranginews.com, SEMARANG – Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengkritisi maraknya penempatan pimpinan dan aparat desa untuk mendukung pasangan calon (paslon) tertentu pada pemilihan gubernur (Pilgub Jateng) Jawa Tengah.

Menurut dia, para pemimpin desa (kades), perangkat desa dan aparatur negara (ASN) serta aparat penegak hukum yang terlibat dalam pimpinan daerah (Pilkada) jelas melanggar aturan.

BACA JUGA: Bawaslu Serang Pertemuan Rahasia Kepala Desa Se-Jawa Tengah di Hotel Semarang

“Iya saya kira semua harus kembali ke khotbahnya masing-masing, yang tidak boleh berpolitik, jangan berpolitik, itu tidak baik,” kata Ganjar usai rapat internal di Kantor PDI Perjuangan Jateng, Panti. . Marhaen, Kota Semarang, Jumat (25/10).

Hal itu diungkapkannya berdasarkan pantauan mobilisasi kepala desa dan perangkat desa kembali terbukti pada Pilgub Jateng baru-baru ini. Termasuk hasil Bawaslu Kota Semarang pada Rabu (23/10) malam.

BACA JUGA: Reaksi PDIP atas dugaan penempatan kepala desa untuk memenangkan calon di Pilgub Jateng.

“Yang terjadi di Boyolali di Pemalang, kami meminta Komisi II DPR RI segera memanggil Menteri Dalam Negeri, meminta klarifikasi, meminta penjelasan terkait ketidakberpihakan para pemimpin desa,” kata Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode ini juga menyatakan, maraknya pengerahan kepala desa untuk mendukung salah satu pasangan calon gubernur pusat di Pilkada Jateng harus segera diakhiri.

Baca Juga: Kasasi Ronald Tannur, Jaksa Agung Sita Hampir Rp 1 Triliun

Kalau tidak, nilai demokrasi kita pasti akan menurun dan menjadi cerita lumrah di mata masyarakat ya, sekarang yang terjadi seperti ini, ujarnya.

Begitu pula sebagai partai, sebagai Ketua DPP PDI-P Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, ia tidak akan tinggal diam dalam memberikan pembelaan.

“Kami tidak diam, tim kuasa hukum sudah ada dan kami mulai melakukan pembelaan dan saya ingin mengucapkan terima kasih karena panitia pemantau sudah merespon,” ujarnya.

Ganjar juga mengatakan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah menginstruksikan kader banteng untuk melawan praktik TMS (terstruktur, masif, dan sistematis) pada Pilkada Jawa Tengah 2024.

“Kemudian kita akan masuk ke penegakan hukum, itu yang tadi diingatkan Bu Mega, agar indikasi TMS tidak keluar, mari kita waspadai pilkada,” ujarnya.

Diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memimpin konsolidasi organisasi internal partai untuk memenangkan Pilkada provinsi dan kabupaten/kota di Panti Marhaen, Jumat (25/10).

Dalam rapat internal tersebut juga hadir sejumlah elite PDI Perjuangan antara lain Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Utut Adianto, Bambang Wuryanto, Hasto Kristianto, Adian Napitupulu, dan Bintang Puspa Yoga. (mcr5/jpnn) Sudah lihat video terbaru ini?

BACA ARTIKEL LAIN… Bikin film porno, Siskaeee dan aktor lainnya divonis satu tahun penjara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *