Literasi Finansial Bisa Diterapkan Melalui Ekstrakurikuler maupun P5

saranginews.com, JAKARTA – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi meluncurkan panduan edukasi literasi keuangan untuk menyempurnakan Kurikulum Merdeka. Literasi keuangan diajarkan secara fleksibel di sekolah dan memberikan bekal bagi generasi muda dalam pengelolaan keuangan di masa depan.

“Literasi keuangan merupakan keterampilan yang harus dimiliki masyarakat di Indonesia sebagai landasan kokoh untuk meningkatkan taraf hidup dan membangun peradaban bangsa,” kata Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, Minggu (20/10). 10) . 

BACA JUGA: OJK gandeng bank bjb dan IJK hadirkan Program Diversifikasi Literasi Keuangan di FinExpo 2024

Namun, lanjut Nadiem, apa yang terjadi di lapangan menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat masih tergolong rendah. Kebanyakan masyarakat belum memiliki wawasan finansial yang cukup untuk mempersiapkan generasi yang lebih melek finansial. 

Data Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) tahun 2023 menunjukkan skor literasi keuangan Indonesia (57) masih di bawah rata-rata dunia (60). Survei OJK tahun 2022 juga menunjukkan rata-rata tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia saat ini sebesar 49,68%. 

BACA JUGA: Program Literasi Keuangan Terbaik, Pegadaian Raih Penghargaan dari OJK

Data ini semakin menunjukkan perlunya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat Indonesia dalam mengelola uang.

Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan panduan pendidikan literasi keuangan sebagai keberhasilan dalam membekali siswa dengan berbagai keterampilan terkait keuangan yang memadai. 

BACA JUGA: Kemendikbud Luncurkan ONE AP untuk Membantu Dosen dan Pendidik Belajar di Luar Negeri

Sejalan dengan kurikulum mandiri, siswa memperoleh literasi keuangan melalui metode pembelajaran yang lebih fleksibel, menyenangkan dan sesuai dengan konteks lokal masing-masing sekolah. Selain dapat mendidik dalam berbagai mata pelajaran, pendidikan literasi keuangan juga diberikan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan Penguatan Profil Mahasiswa Pancasila (P5). 

“Dengan begitu mahasiswa bisa menguasai teori sekaligus praktek,” tuturnya.

Tak kalah penting dalam penerapan literasi keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua pihak untuk berpartisipasi aktif.

Begitu pula dengan pihak swasta yang menaruh perhatian pada literasi keuangan dan isu terkait lainnya, dapat mengembangkan kerjasama dengan sekolah dan menjadi bagian dari gerakan belajar mandiri. 

“Orang tua, pemerintah daerah, guru, sekolah mempunyai peran besar dalam memastikan generasi muda kita memiliki literasi keuangan yang baik,” tegasnya.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Penilaian Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Anindito Aditomo mengatakan, edukasi Literasi Keuangan bukanlah kebijakan baru. Inilah kumpulan sumber daya yang memberikan kemudahan bagi guru dalam mengembangkan literasi keuangan melalui Kurikulum Mandiri. 

Kurikulum Merdeka mengembangkan empat kerangka literasi keuangan. Pertama, cara memperoleh penghasilan, Kedua, cara mengelola anggaran, Ketiga, menyisihkan penghasilan. 

“Keempat, mengelola risiko dan bersiap menghadapi keadaan darurat. Ini merupakan kompetensi yang tidak hanya bersifat kognitif, hanya terampil, tetapi juga memiliki banyak aspek afektif,” kata Anindito dalam Sosialisasi Panduan Edukasi Literasi Keuangan oleh YouTube Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemantauan Senin (21/10) 

Panduan Literasi Keuangan akan menjadi panduan bagi masyarakat khususnya warga sekolah dasar dan menengah dalam melaksanakan pendidikan literasi keuangan. Guru dapat dengan mudah menerapkan pendidikan literasi keuangan pada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler. 

“Sekolah dapat menggunakan sumber daya yang ada untuk melaksanakan hal tersebut,” ujarnya.

Panduan ini juga memberikan contoh praktik baik yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah, pengawas sekolah, lembaga pelatihan, organisasi non-pemerintah, orang tua dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung implementasi pendidikan literasi keuangan. (esy/jpnn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *