Tegas! Megawati Minta Pilkada 2024 Tak Diwarnai Kecurangan secara TSM

saranginews.com, JAKARTA PUSAT – Ketua Umum PDI-P Megawati Sukarnoputr mengingatkan keras agar Pilkada 2024 tidak diwarnai kegiatan penipuan struktural, sistematis, dan massal (TSM).

Hal itu diungkapkannya saat berorasi tentang manfaatnya menunjuk pemimpin daerah atau wakil pemimpin daerah PDI Perjuangan di kantor partainya, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

BACA: Masa keemasan Megawati saat ini adalah sosok yang mempersatukan negara melawan tirani rezim

Pertama, Megawati menyinggung keinginan Anggota Kongres RI Soekarn atau Bung Karn dalam pidatonya.

Bung Karno, kata dia, ingin menjadikan partai sebagai wadah penegasan cita-cita kemerdekaan rakyat.

BACA JUGA: Mampukah Kader PDIP Penuhi Kebutuhan 3 MW?

“Apa Arti Kemerdekaan, Apa Arti Pancasila, Apa Arti Kehidupan Keluarga Gotong Royong, Apa Arti Nama Binneka Tunggal Ika, “kata putri Bung Karnoa itu dalam pidatonya, Rabu.

Megawati perlu mencari tahu karena menurutnya cita-cita kemerdekaan akhir-akhir ini terlupakan karena kelalaian pemerintah.

BACA: Hari Ini Megawati Umumkan Pilkada 2024, Ini Infonya

“Kekuasaan ini tidak diambil hikmahnya demi kesejahteraan, kesejahteraan, keadilan dan kemanusiaan negara yang bernama Rakyat Indonesia,” kata Presiden Kelima Republik Indonesia ini. 

Megawati sendiri juga menilai sentimen kemerdekaan belum muncul belakangan ini dan mengingatkan sejumlah pihak agar tidak melakukan penipuan TSM pada Pilkada Serentak 2024.

Menurutnya, kecurangan dalam kontestasi politik harusnya membuat masyarakat mempunyai keunggulan dalam memilih calon pemimpin.

“Tidak ada TSM. Mari kita bangkit, wahai umatku, dengan sukacita. “TSM itu terstruktur, terorganisir dan besar,” lanjut Megawati.

Ketua Pengurus Besar Kelompok Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini mengatakan, tindakan yang salah dalam suatu perselisihan politik dapat merugikan negara dengan memecah belah masyarakat di lapisan bawah.

“Kamu, yang melakukan ini, kamu orang India, kamu. Maksudnya apa? Hasil perintah. Perintah ini memang dilupakan, itu untuk memecah belah negara kita sendiri,” lanjut Megawatts.

Dalam sambutannya, ia juga mengaku telah berbicara dengan pakar hukum tata negara Mahfud Md.

Keduanya berbicara tentang hak warga negara dan partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Megawati bertanya kepada Mahfud apakah PDI Peryuangan sebagai partai politik berhak mengajukan calon dalam kontestasi politik pilkada.

Mahfud mengatakan kepada Megawati, partai politik mempunyai kewenangan untuk mengajukan calon dan semua partai harus menghormatinya.

Makanya karena kita warga negara Indonesia, kita bisa ikut pemilu secara sah, ikut pemilu presiden, ikut pemilu daerah, ujarnya. ast/jpnn) Jangan lewatkan video Pilihan Editor ini:

BACA ARTIKEL LAINNYA… Ada yang Ingin Ambil Alih PDIP, Megawati Putuskan Mundur Jadi Presiden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *