Menaker Ida Minta Pegawai Tinggalkan Budaya Senioritas, Hierarkis, Feodal, dan Bossy

saranginews.com, DENPASAR – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia meminta seluruh pejabat bahu-membahu meningkatkan efisiensi birokrasi di lingkungan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Setjen Kemnaker).

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia pada pengantar dan penutup acara ‘Penguatan Implementasi Nilai dan Etos ASN untuk Mewujudkan Budaya dan Pelayanan Profesional’ di Denpasar, Bali hari ini Jumat (19/7) malam. . .

BACA JUGA: Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menggalakkan penggunaan nomor pengelola perumahan pekerja Indonesia

Ia meyakini jika seluruh pegawai saling bahu membahu dan bekerja sama dalam memperkuat Sekjen, maka Kementerian Ketenagakerjaan akan menjadi kebanggaan dan contoh bagi departemen atau organisasi di Indonesia.

Menteri Sumber Daya Manusia Ida menegaskan, kerja sama jajaran Sekjen sangat diperlukan.

BACA JUGA: Kemnaker dapat ide WTP di anggaran 2023, Menaker Ida: Hasil proyek bersama

“Yang muda mengambil pengalaman dari yang lebih tua, yang tua jangan memandang rendah yang lebih muda,” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia.

Dalam sambutan Menteri HRD Ida Fauzia menyampaikan bahwa para pegawai Sekjen Kementerian HRD tidak bisa lepas dari penggunaan teknologi digital untuk menjamin efisiensi pemerintahan atau administrasi yang baik.

BACA JUGA: Kementerian Ketenagakerjaan terus meningkatkan koordinasi dan integrasi informasi pasar kerja melalui pertemuan bersama

Tidak ada masalah, tambahnya, termasuk para pejabat senior di Kementerian Sumber Daya Manusia yang tidak punya pilihan selain terus memperkuat kemampuannya.

“Tidak ada alasan bagi orang tua untuk pensiun dini, untuk apa harus belajar? Hal ini tidak bisa dilakukan, tidak ada alasan bagi orang tua untuk menyerahkan tanggung jawab kemajuan teknologi kepada generasi muda,” tegasnya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia juga mengingatkan organisasi Kementerian Ketenagakerjaan agar budaya senioritas, otoritas, feodalisme, dan budaya kekuasaan harus ditinggalkan.

“Jika budaya ini tidak ditinggalkan, berarti pemerintahan justru menjadi ‘beban’ dan bukan kekuatan untuk menginspirasi perubahan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas berbagai upaya Sekjen dalam mendukung pengembangan bidang perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Misalnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (LTSA), Pembangunan Pekerjaan Umum (PEA), Corpu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Sistem e-Government (SPBE) dan lain-lain.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan, kegiatan tersebut dilakukan di Bali karena selain dari segi wisatanya, tempat ini telah lama dikenal sebagai pulau yang penuh dengan kekayaan budaya, spiritualitas, seni, kreativitas, keterbukaan dan kerja sama.

“Semangat inilah yang kami harap dapat dimanfaatkan oleh jajaran Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Sekjen Anwar Sanusi. (mrk/jpnn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *