saranginews.com JAKARTA – Indonesia akan membutuhkan antara 106 dan 120 kargo LNG pada tahun 2025 untuk menghindari potensi kekurangan gas karena pertumbuhan konsumsi dalam negeri melebihi pasokan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Masyarakat Gas Indonesia Aris Mulya Azof pada acara IndoPACIFIC LNG Summit 2024 di Hotel Sofitel Nusa Dua, Bali yang digelar pada 16-17 Juli.
BACA JUGA: PGN optimalkan LNG untuk membantu energi industri mengatasi risiko geopolitik
Peningkatan permintaan yang signifikan ini disebabkan berkurangnya pasokan gas pipa dari lapangan-lapangan lama di wilayah Jawa Barat dan Sumatera, sementara kebutuhan dalam negeri diperkirakan akan terus meningkat.
Sementara itu, proyek-proyek baru, termasuk lapangan Abadi di blok Masela yang sebagian besar berlokasi di kawasan timur Indonesia, diperkirakan mulai beroperasi setelah tahun 2027.
BACA JUGA: Anak Perusahaan Pertamina akan Percepat Ekspansi LNG
PGN diperkirakan akan membeli sekitar 23 kargo LNG untuk memenuhi permintaan pada tahun 2025, naik dari 3 kargo yang dibutuhkan pada tahun 2024; sedangkan PLN membutuhkan tambahan 27 muatan LNG.
Secara total, Indonesia berpotensi mengimpor hingga 35 kargo LNG pada tahun depan, dengan pasokan dalam negeri hanya mencapai 14 kargo.
BACA JUGA: Mahalnya Gas Domestik dan Kegagalan Industri
Oleh karena itu, kata Aris Mulya, pemerintah harus segera mengambil tindakan mendesak untuk mempercepat pembangunan infrastruktur gas dan pertambangan.
“Memastikan harga gas yang ekonomis bagi produsen dan mendorong kemitraan pemerintah-swasta untuk memanfaatkan keahlian dan pendanaan sektor swasta,” kata Aris.
Kebutuhan mendesak akan impor LNG menyoroti pentingnya investasi pada ladang gas baru dan infrastruktur untuk memenuhi permintaan energi yang terus meningkat.
Komitmen pemerintah untuk meningkatkan konsumsi gas dalam negeri dan mengurangi ekspor sangatlah penting untuk menjaga ketahanan energi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Selain itu, insentif keuangan yang ditargetkan seperti keringanan pajak, pinjaman berbunga rendah, dan subsidi langsung dapat membantu mengurangi tingginya biaya awal pengembangan infrastruktur gas penting, terutama untuk memenuhi kebutuhan LNG,” jelas Aris.
Berdasarkan keterangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah baru-baru ini memutuskan untuk memberikan izin kepada kawasan industri untuk mengimpor LNG dan membangun infrastruktur regasifikasi LNG.
Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) telah mengidentifikasi tujuh lokasi kawasan ekonomi khusus (KEK) baru yang berpotensi untuk pengembangan jaringan gas bumi.
Berdasarkan neraca gas bumi tahun 2023-2032, sektor industri mengkonsumsi gas sebesar 30,83%, disusul sektor ketenagalistrikan sebesar 11,82%, dan sektor pupuk sekitar 11%. 22,18% gas yang dihasilkan diekspor dalam bentuk LNG dan 8,40% dalam bentuk gas pipa.
Presiden baru-baru ini menandatangani Undang-Undang Gas Bumi Domestik, yang mencakup komitmen Kewajiban Pasar Domestik (DMO) sebesar 60 persen.
PGN memperkirakan tambahan pasokan gas regasifikasi LNG yang dibutuhkan sekitar 73 miliar british thermal unit per hari (BBtud) – 355 BBtud pada periode 2024-2034. Perkiraan tersebut setara dengan 25 persen dari total pasokan gas ke pelanggan PGN di seluruh Indonesia. (jlo/jpnn)
