Perampasan Buku Catatan PDIP Bikin Pengamat Nilai Pemeriksaan Hasto Bermuatan Politis

saranginews.com, JAKARTA – Pengamat politik Saiful Huda Ems menilai proses pemeriksaan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Christiano tidak menguntungkan aparat penegak hukum.

Huda menilai persidangan terhadap Hasto merupakan dakwaan politik karena ada persidangan penyitaan buku catatan PDI Perjuangan jelang Pilkada 2024.

BACA: Kasus Harun Masiku terkait Hasto, PDIP: Ada postingan bersponsor

Hal itu disampaikannya saat Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Tata Cara Hukum dan Pola Kerja Aparat Penindakan Bidang Politik di Tribata, Dharmawangsa, Jakarta, Jumat (28/6).

Bau politik tercium saat penyidik ​​KPK Rosa Purbo Bekti mencuri ponsel Hasto dan koran Hasto yang berisi strategi PDI Perjuangan untuk bertarung di Pilkada Serentak November 2024, katanya, Jumat.

BACA JUGA: Perayaan BBK 2024, PDIP ajak generasi muda merangkul semangat Bung Karno

Huda mengaitkan penyidikan terhadap Hasto dengan kasus korupsi Harun Masiku, kelahiran Yogyakarta, dengan menyebutnya sebagai kebijakan hukum.

Alasannya jelas, saya sebut politisasi hukum dalam kasus Harun Masiku yang mencatut nama besar Hasto Christiano, ujarnya.

BACA JUGA: Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Gelar Festival Kopi, Musik, dan Lari di GBK

Hooda juga menilai rezim yang berkuasa saat ini sedang menyasar, menginterogasi, atau setidaknya membunuh nama-nama besar yang mengkritik pemerintah.

“Kalau tidak, kalau datang ke rezim Jokowi, Anda akan terlindungi dan aman,” ujarnya.

Huda menilai proses pemeriksaan yang dilakukan Hasto dan upayanya melemahkan pihak-pihak yang mengkritik pemerintah justru memperburuk demokrasi di Indonesia.

“Demokrasi tidak punya otoritas, pertumbuhan demokrasi di Indonesia sangat pesat, namun sekarang hal seperti ini justru menghancurkannya,” ujarnya.

Sementara itu, acara FGD dihadiri oleh politikus PDI-P Adian Napitupulu, pengamat politik Saiful Huda EMS, dan mantan Ketua YLBHI Alvon Kurnia Palma.

Turut hadir dalam FGD tersebut adalah mantan Komisioner Polisi Komjen (Purn) Oegroseno, pakar hukum pidana Makdir Ismail, pakar politik Ikrar Nusa Bhakti, dan mantan Komisioner Komnas HAM Choirul Anam. (ast/jpnn) Video terpopuler hari ini:

BACA ARTIKEL LAGI… Puan di Pilkada Jateng 2024, PDIP Bisa Usung Pakul, Kemungkinan Untung Ahmad Lutfi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *