Kasus DBD Masih Tinggi, Jumantik & Kader PKK Butuh Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan

saranginews.com, JAKARTA – Demam berdarah dengue (DBD) menjadi perhatian pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan.

Hingga 1 Maret 2024, telah dilaporkan sekitar 16.000 kasus DBD dan 124 kematian di 213 kabupaten/kota di Indonesia.

BACA JUGA: Seluruh Pesilat Diundang Untuk Mendaftar Program BPJS Ketenagakerjaan

Dinas Kesehatan DKI mencatat, di wilayah Jakarta, jumlah kasus demam berdarah sejak awal tahun hingga pertengahan Mei 2024 mencapai 7.142 kasus.

Di antara mereka, 15 orang meninggal.

BACA JUGA: BPJS Ketenagakerjaan menjamin pelayanan kepada seluruh anggota yang berkunjung ke kantor

Salah satu upaya pemberantasan penyakit demam berdarah adalah peran layanan pengendalian nyamuk (Jumantic) yang berada di garda depan dan turun langsung ke masyarakat untuk memberantas potensi nyamuk demam berdarah.

Oleh karena itu, keberadaannya juga harus dilindungi oleh BPJS Kerja.

BACA JUGA: Pemerintah BPJS Ketenagakerjaan Indonesia dukung Presiden Jokowi

Kepala Dinas Ketenagakerjaan BPJS Jakarta Pluit Tetti Widayanti mengatakan dalam keterangannya, Kamis (6/6): “Kami berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas personel di Jumantik HR Group dan PKK.”

Tettey mengatakan, sebagian besar kader Jumantika dan PKK di Kabupaten Penjaringan terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Mereka antara lain ketua RT, ketua RW, dan pimpinan organisasi masyarakat.

“Sebenarnya kami belum terdaftar 100 persen, sehingga dalam sosialisasi ini kami mendorong seluruh pegawai Jumantik dan PKC untuk mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Selain persoalan jumlah peserta, Tate juga mendesak peningkatan kualitas partisipasi.

Salah satunya dengan mendorong peserta untuk melakukan pembayaran bulanan secara rutin.

“Karena bencana seperti kecelakaan industri tidak dapat diprediksi dan tidak membeda-bedakan. “Kontribusi sistematis ini sangat penting untuk menjaga manfaat perlindungan aktif kapan pun dan di mana pun,” kata Tatty.

Untuk menjamin ketertiban sumbangan tersebut, maka dibuatlah sistem keagenan yaitu penunjukan Shield Agent Officer (aktivis keselamatan masyarakat Indonesia).

Salah satu pegawai Jumantik dan pegawai RPK diminta menjadi agen Perisai untuk aktif mengumpulkan iuran anggota, mendaftarkan anggota baru, dan membantu klaim anggota.

“Mereka bisa mendaftar menjadi anggota Organisasi Pekerja Tidak Berbayar (BPU),” jelasnya.

Skema perlindungan pekerja pada kategori BPU ini ada tiga yaitu, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Pekerja pada kelompok ini dapat mengikuti dua program perlindungan utama yaitu JKK dan JKM.

Biaya bulanan untuk kedua program ini hanya Rp 16.800.

Peserta berhak mendapatkan manfaat perlindungan yang signifikan dari pemerintah, seperti manfaat JKK yang memberikan layanan rehabilitasi kepada peserta kecelakaan industri tanpa batasan biaya dan waktu.

“Seluruh kebutuhan pengobatan anggota, berapa pun biaya dan durasinya, akan ditanggung oleh asuransi kecelakaan kerja melalui Pusat Pelayanan Kecelakaan Kerja (PLKK) atau rumah sakit mitra hingga anggota pulih dan kembali bekerja,” ujarnya. kelanjutan.

Apabila peserta meninggal dunia akibat kecelakaan industri, maka ahli waris akan mendapat santunan sebesar 48 kali gaji yang tercatat.

Jika meninggal dunia bukan karena kecelakaan, maka ahli waris akan mendapat santunan sebesar Rp42 juta.

“Yang paling menakjubkan adalah dua anak peserta, yang meninggal atau menjadi cacat akibat kecelakaan kerja, berhak mendapatkan beasiswa. Beasiswanya mulai dari anak usia TK hingga lulusan perguruan tinggi,” tutupnya.

Jika menggunakan JHT, seharusnya premi bulanannya naik Rp 20.000 sehingga setiap orang membayar Rp 36.800. (esi/japnn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *