Anita Demokrat Murka, Menunjuk-nunjuk Nadiem, Singgung PPPK Belum Terima SK

saranginews.com – Jakarta – Anggota Komisi

Dalam forum dengan panitia

Baca juga: Pj Gubernur Soal Rekrutmen Honorer PPPK Senang Banget

Pertama, ia mengangkat isu kekurangan Rp15 triliun di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pertanyaan Anita apakah anggaran yang ada dimanfaatkan dengan baik?

Baca juga: Draf PP Manajemen ASN: Kehormatan Hal penting yang ditunggu-tunggu masyarakat telah tiba.

“Kita semua tahu anggarannya kekurangan di angka Rp 15 triliun, tapi menurut saya mohon dikoreksi sendiri. Kenapa bisa terjadi, jujurlah pada diri sendiri. Ini anggaran yang banyak diberikan tahun ini. X DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/Anita berbicara dalam rapat gabungan bersama 6).

“Pak Menteri, saya sudah berulang kali menyampaikan bahwa masih banyak permasalahan dalam pelaksanaan anggaran dan penyerapan dana APBN ke berbagai sektor.

Baca juga: Ini Tanda Pendaftaran CPNS 2024 dan PPPK 2024 Segera Dimulai? Harapan

Selain itu, Anita mengkritisi kinerja Nadiyem Makareem yang masih ada guru PPPK yang lolos seleksi namun belum mendapat pengangkatan. 

Ia juga mengatakan, bangunan sekolah yang terbengkalai itu masih hasil pemeriksaannya di kawasan tersebut.

“Selama ini guru PPPK yang lulus ujian belum mendapat aturan apa pun. NTT belum mendapat perintah apa pun. Kedua, masih banyak guru di daerah terpencil yang tidak mendapat tunjangan. Ketiga, masih banyak gedung sekolah yang terbengkalai, bahkan pada tahun 2021. Anggaran,” kata Anita.

Ia menyebutkan, masih terdapat 17 gedung sekolah di Kupang yang belum selesai dibangun pada tahun 2021.

“Di Kabupaten Kupang ada 17 gedung sekolah yang belum selesai pada tahun 2021. Mau tambah? Lihat lagi dana PIP,” ujarnya.

Selain itu, Anita juga enggan memverifikasi data rekomendasi yang disampaikan anggota DPR di tingkat resmi. Dia mengatakan ada kesalahan di tingkat pejabat dalam hal ini.

“Sebenarnya kami para pemangku kepentingan sudah diperiksa kembali oleh Kemendikbud untuk verifikasi departemennya. Yang kementerian, kalau tidak mau verifikasi departemennya, jangan bilang yang kami minta verifikasi departemennya, kami adalah lembaga tertinggi negara” Kami adalah penentu anggaran di Indonesia kata Anita.

Jadi kalau kementerian harus verifikasi, departemen harus verifikasi, departemen harus verifikasi kepala sekolah, hasil verifikasinya akan kita berikan, jangan sampai mundur, ujarnya.

Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, Anita bertanya kepada pimpinan panitia

Dia mencurigai adanya korupsi di kabinet yang dipimpin Nadeem Makarim.

“Saya minta pimpinan kita memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (ACC) untuk melihat apa yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena banyak permasalahan, PIP, KIP dan BOS,” ujarnya hancur. . Anita.

Dia menyarankan agar penggunaan anggaran 2021-2023 ditinjau ulang. Ia juga menyarankan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak menambah dana.

Tidak perlu menambah anggaran jika ada korupsi. Uang negara tidak dibelanjakan untuk rakyat. “Menteri saya marah untuk yang kesepuluh kalinya karena ini benar.” (mcr8 / jpnn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *