saranginews.com, YOGYAKARTA – Dewan Pengurus Daerah (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Daerah Istimewa Yogyakarta. Menyampaikan penolakannya terhadap Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Wakil Ketua DPP Bidang Ketenagakerjaan Apindo DIY, Timotius Apriyanto, mengatakan dunia industri atau komersial belum sepenuhnya pulih.
Menurutnya, situasi politik dunia berdampak pada perekonomian, Tapera harus melakukan riset menyeluruh sebelum diluncurkan. Agar tidak ada pihak yang merasa terbebani, Timotius ditegaskan hingga saat ini belum ada komunikasi yang jelas dari Dominion Tapera. “Ide dan rencana Tapera belum pernah ketemu orang. Di sinilah masalahnya,” kata Timotius, Rabu (29/5). Timothius menilai penyelamatan perumahan perlu dilakukan melalui salah satu program ketenagakerjaan. BPJS “Kalau mereka sudah pensiun, apakah mereka bisa mendapatkan rumah yang layak untuk ditabung?'” ujarnya. Sehingga mereka bisa melakukan hal tersebut secara efektif. Ia berharap ada penggabungan antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk mewujudkan hal tersebut Ketidakjelasan akan berujung pada korupsi. “Saya jadi penasaran siapa yang melakukan korupsi. Oleh karena itu, kami menolak tegas Tapera,” ujarnya (mcr25/jpnn).
UPDATE: Mengenal Rencana PP Tapera Jokowi yang Mengejutkan Masyarakat