saranginews.com – JAKARTA – Jelang pendaftaran CPNS dan PPPK tahun 2024, Kementerian Agama telah menyampaikan pembentukan CASN ke seluruh satuan kerja, kantor wilayah, dan perguruan tinggi agama negeri se-Indonesia.
Total ada 110.553 model CASN 2024 di Kementerian Agama yang mencakup 20.772 CPNS dan 89.781 PNS kontrak kerja atau PPPK.
BACA JUGA: Bulan Depan PNS dan PPPK Dibayar Dua Kali Alhamdulillah
Pembentukan PPPK yang cukup besar diharapkan dapat mengakhiri kontroversi seputar pekerja non-ASN atau honorer.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan berbagai struktur di lingkungan Kementerian Agama mempunyai peran penting dalam memberikan informasi terhadap rencana pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.
BACA JUGA: PPPK 2021 Diperintah Mendaki Berkali-kali, Sisa P1 Menangis Pelanggaran
Misalnya saja melibatkan para penyuluh agama dan pimpinan pemerintahan untuk mengintegrasikan program pembangunan prioritas dengan masyarakat.
“Contohnya pihak selebran bisa menegaskan kepada calon pengantin bahwa mereka akan stagnan. Kemudian para penyuluh tentunya harus terus menggalakkan kontrol agama,” kata Anas, seperti dikutip dari keterangan humas KemenPAN-RB. .
BACA JUGA: Guru PPPK Akhirnya Dapat TPG, Aturan Garis Dihapus
Silakan Asisten Sekretaris Sumber Daya Manusia Kementerian PANRB Abdul Hakim mengatakan, ekosistem birokrasi tidak boleh lagi menjadi tumpukan kertas.
“Kami berharap Kemenag bisa merekrut talenta-talenta baru agar birokrasi kita ke depan lebih modern dan efisien,” kata Hakim.
Terciptanya birokrasi yang modern dan efektif menjadi salah satu poin utama kebijakan pengadaan ASN 2024.
Hakim menjelaskan, hal lainnya, perlengkapan ASN ditujukan untuk guru dan tenaga kesehatan.
Dalam situasi ini, Kementerian Agama juga perlu melakukan hal penting, yakni mengangkat guru sekolah dasar dan universitas agama.
Dikatakan, dengan banyaknya formasi PPPK diharapkan polemik pekerja non-ASN atau pekerja honorer bisa segera teratasi.
Sesuai instruksi Presiden, penyelesaian permasalahan pekerja non-ASN harus menghindari PHK massal, tidak mengurangi pendapatan pekerja non-ASN atau honorer, menghindari pengeluaran anggaran yang besar, dan mematuhi peraturan yang ada.
Hakim juga mengingatkan Kementerian Agama dan satuan kerja di bawahnya untuk sebisa mungkin mengurangi perekrutan pegawai untuk posisi-posisi yang terdampak perubahan digital. “Kami mengutamakan rekrutmen talenta digital,” kata Hakim.
Dalam acara tersebut, Sekjen Kemenag Muhammad Ali Ramdani berpesan kepada seluruh satuan kerja Kemenag agar bekerja dengan baik dalam pembelian CASN ini.
Ia meminta adanya perbaikan formulasi di masing-masing unit kerja.
“Pastikan kolom yang disebar dapat diakses. Hindari penipuan dan perkuat semua media untuk menyampaikan informasi secara transparan dan bertanggung jawab,” saran Ali.
Ali mengungkapkan ciri-ciri ASN Kemenag adalah ASN yang moderat, ASN yang toleran, anti kekerasan, peka budaya, dan mempunyai misi kebangsaan yang kuat.
Ketaatan beragama ada dalam Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Kesetaraan Beragama.
“Kita harus bersama-sama memastikan penguatan, termasuk proses seleksi CASN (CPNS dan PPPK, Red.) pada tahun 2024,” tutup Ali. (sam/jpnn)
