saranginews.com, JAKARTA – Catatan pendataan BKN yang tidak bisa direkrut pada PPPK 2024 ternyata sangat singkat.
Diperkirakan jumlah pekerja honorer yang belum dimutasi berjumlah 770 ribu karena komposisi pegawai negeri dan kontrak kerja (PPPK) pada tahun ini sama dengan jumlah pekerja honorer yang tidak dimutasi.
Baca juga: Dapatkan Eksklusif, Centurions K2 Tandai NIP CPNS Resmi 2014
Menteri Negara Pemberdayaan dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyebutkan jumlah tenaga honorer yang masuk dalam database BKN sebanyak 1.788.851 orang.
Saat ini, lembaga yang ditetapkan Rujukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (KemenPAN-RB), dalam penggunaan CASN pada tahun 2024 adalah 1,28 juta.
BACA JUGA: Gaji Pegawai Lewat PPPK, TPG Kalah, Tunjangan Naik Rp 38,4
Jumlah tersebut sudah termasuk 1,01 juta PPPK instansi pusat dan daerah.
Sisanya 278.427 CPNS 2024 formasi pusat dan daerah.
BACA JUGA: Pendaftaran PPPK 2024: Kabar Baik dari Prof. Nunuk, Ny. Heti merasa nyaman
Jika kita bandingkan formulir PPPK 2024 yang tersedia dengan jumlah penerima penghargaan yang masuk database BKN, maka sekitar 770 ribu tidak akan dikembalikan.
Menurut Menteri Anas, pendaftaran CPNS dan PPPK 2024 akan dimulai setelah proses verifikasi rincian formasi selesai dilakukan oleh instansi pemerintah.
Saat ini proses verifikasi dan validasi (verval) dilakukan oleh Badan Umum (BKN).
Verifikasi ini dilakukan terhadap 1.788.851 pegawai non-ASN yang masuk dalam database BKN.
Verval digunakan sebagai aplikasi verifikasi pegawai non-ASN yaitu pada laman https://verif-nonasn.bkn.go.id. Verval dilakukan dengan menggunakan 6 kriteria yang dijelaskan pada pokja (Pokja) oleh Menteri Anas, mendiang Le.
6 standar dalam pekerjaan Perusahaan adalah nilai, surat keputusan pengangkatan dan masa kerja, umur, jabatan, tingkat pendidikan, dan surat pernyataan tanggung jawab penuh (SPTJM).
Menteri Anas menuturkan, penyusunan rincian persyaratan ASN tahun 2024 dilakukan pada 15-29 Maret 2024 dan diperpanjang hingga 30 April 2024.
Namun masih ada lembaga yang masih harus menyelesaikan setiap usulannya, terutama lembaga yang mendapat alokasi pembangunan dalam jumlah besar.
KemenPAN-RB dan BKN menggelar rapat gabungan pada 17 Mei. Rapat khusus tersebut membahas mengenai pengaturan perekrutan staf ASN PPPK yang tepat.
Tentu saja formula ini didasarkan pada enam indikator dari BKN, antara lain PPPK penuh waktu dan paruh waktu, kata Menteri Anas.
Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan BKN terlibat dalam pemberian penghargaan Badan Pengawasan Perekonomian dan Pembangunan (BPKP).
BPKP sebagai tim penjaminan mutu dan bertanggung jawab pada Pokja Standar 1, dan Kelompok BKN sebagai penanggung jawab Pokja 2-6.
Dalam tinjauan ini, transmisi data oleh verifikator bersifat opsional.
Verifikator tidak dapat memilih data mana yang akan diperiksa, dan setiap verifikator hanya memverifikasi satu ukuran berdasarkan operasi kelompoknya.
Adapun hasil verifikasi layanan non ASN tahun 2024 per 17 Mei 2024 pukul 00.00 WIB penilaian 2 mencapai 89,87 persen, kriteria 3 mencapai 100 persen, kriteria 4 mencapai 63,33 persen, 5 mencapai 100.
Hasil verifikasi kedua cara tersebut nantinya akan menjadi dasar penetapan rencana kerja PPPK, kata Haryomo.
Saat ini, platform manajemen digital ASN, KemenPAN-RB melakukan uji coba pada April 2024 terhadap lima peserta berusia enam puluh tahun dari 581 peserta.
Kedepannya, platform ini akan menjadi wadah kolaborasi berbasis digital bagi seluruh ASN dan nantinya akan diintegrasikan ke dalam Portal Pelayanan Publik. (esy/jpnn)
