Seluruh Honorer Diangkat ASN, Tak Masalah PPPK Paruh Waktu, Digaji Tahun Depan Oke

saranginews.com, JAKARTA – Pegawai terhormat sebagian besar menunggu kepastian pengangkatannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sekretaris Jenderal Forum Kehormatan Indonesia Tanpa Divisi II (FHNK2I) Tenaga Akademik (Tendik) Herlambang Susanto berharap pemerintah memberikan kesempatan kepada tenaga honorer yang tidak dilibatkan dalam pendataan Badan Kepegawaian Negara ( BKN) untuk menyelesaikan seleksi PPPK -2024. .

UPDATE: Bupati Algafrija: Beberapa tahun menjabat dengan terhormat dan dipromosikan menjadi PPPK

“Harapannya, bukan hanya yang berprestasi yang tercatat di BKN saja yang diprioritaskan untuk masuk nominasi PPPK, tapi juga yang tidak tercatat,” kata Herlambang kepada saranginews.com, Senin (29/4).

Ia menyatakan, seluruh pegawai terhormat berharap bisa beralih status di ASN PPPK. Tidak masalah jika hanya PPPK sementara yang diangkat, asalkan semuanya menjadi ASN.

UPDATE: Pemenang PPPK wajib Syukuran seperti ini, sesuai permintaan Bupati, bukan penyembelihan kambing

Herlambang pun meyakini uang tersebut tidak menjadi masalah jika gaji mulai tahun depan sesuai kemampuan APBD masing-masing daerah.

“Jika tidak, jumlah anggota terhormat akan terus bertambah,” ujarnya.

BACA JUGA: Gaung RPP Senyap di Kepengurusan ASN, Apakah Pengangkatan Pejabat Honorer PPPK 2024 Belum Pasti?

Herlambang berharap pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan kesempatan yang sama kepada pemenang tahun ini untuk mengikuti pemilu CASN.

Meski gaji akan diberikan tahun depan, jelas Herlambang, setidaknya gaji rutin diterima setiap bulannya.

Jumlahnya tidak kurang dari yang diterima saat ini, atau bisa sama dengan tarif minimum regional (UMR) masing-masing negara bagian.

Dia menegaskan, para pekerja terhormat ingin diangkat menjadi ASN PPPK. Namun di sisi lain, pengangkatan secara terhormat di PPPK kecil kemungkinannya akan membebani APBD.

“Menurut kami, solusi PPPK dengan pengurangan jam kerja merupakan solusi terbaik, karena gaji disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tutupnya. (esy/jpnn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *