Kemendikbudristek Siapkan Permendikbud Penerapan Kurikulum Merdeka Secara Nasional, Ada Masa Transisi

saranginews.com, JAKARTA – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan terus menerapkan kurikulum mandiri di tingkat nasional.

Tercatat hanya 27 persen satuan pendidikan yang tidak menerapkan kurikulum mandiri (KM).

BACA JUGA: Wakil Ketua MPR Minta Persiapan Kurikulum Nasional Mandiri Dilakukan Secara Cermat

“Kurikulum mandiri akan kita lanjutkan bahkan diterapkan di tingkat nasional,” kata Kepala Badan Standar Pendidikan, Kurikulum dan Penilaian (BSKAP) Kemendikbud, Anindito Aditomo, dalam konferensi pers peluncuran. kurikulum. Pendidikan dari laporan PAUD di Jakarta, Selasa (3/5).

Ia menyatakan, dampaknya sangat terlihat pada penerapan kurikulum mandiri dalam 3 tahun terakhir.

BACA JUGA: NIP CPNS & PPPK 2023 Banyak Juga Diterima BKN, Ini Rinciannya, Bagaimana dengan SKnya?

Oleh karena itu, kebijakan kurikulum mandiri akan diterapkan di tingkat nasional, apalagi hanya 27 persen yang perlu menerapkannya.

“Kami akan membantu satuan pendidikan yang belum ketat menerapkan kurikulum mandiri agar siap menghadapi transisi,” ujarnya.

BACA JUGA: Status Kehormatan 382 Berubah Menjadi Setara ASN PNS, Aduh Beruntungnya

Ditegaskannya, Kurikulum Merdeka tidak mengubah nama, ketentuan, dokumen, melainkan meningkatkan kualitas pembelajaran.

Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta menjadikan pembelajaran bermakna.

“Untuk itu (implementasi kurikulum mandiri secara nasional), yang penanggung jawabnya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti ada masa transisi selama 3 tahun untuk persiapannya,” jelasnya.

Anindito menyatakan, lebih dari 300 ribu satuan pendidikan masyarakat secara sukarela menerapkan kurikulum mandiri.

300 mil juga mencakup banyak satuan pendidikan di bidang 3D (cacat, keterbatasan dan periferal), lebih dari 6200 satuan pendidikan.

Ia menegaskan, kurikulum mandiri hanya bisa diterapkan di kota, di sekolah yang materinya bagus. Kurikulum pendidikan ini diterapkan di seluruh Indonesia, termasuk daerah yang paling sulit.

“Dalam banyak kasus, sekolah di daerah sulit mendapatkan manfaat paling besar dari kurikulum mandiri,” kata Anindito. (esy/saranginews.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *